MAKASSAR–Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Makassar untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dimulai akhir Mei ini. Proses penerimaan siswa baru di dua jenjang pendidikan itu diprediksi akan berjalan aman dan tertib.
Ini terungkap dalam Focuss Group Discussion (FGD) atau diskusi terfokus yang digelar Dewan Pendidikan Kota Makassar di kantor DPKM Makassar, Jalan Sultan Daeng Raja, Makassar, Rabu, 22 Mei 2024.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan seperti tahun sebelumnya, jalur penerimaan siswa baru tetap variatif seperti jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur afirmasi.
“Tetapi di Makassar ada jalur solusi yang bisa mengakomodasi anak-anak yang tidak lolos di jalur reguler itu,” kata Muhyiddin.
Kebijakan ‘mengakomodasi’ pendaftar yang tidak tertampung itu merupakan bagian dari implementasi program revolusi pendidikan di Makassar; setiap anak wajib sekolah.
Menurut dia, pemerintah kota Makassar berkewajiban memfasilitasi anak-anak Makassar untuk menempuh pendidikan yang layak. Tentu tidak harus di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak.
Muhyiddin mengatakan kebijakan akomodatif yang ia istilahkan dengan jalur solusi itu sudah pernah dipresentasikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek tahun lalu. Kemdikbud bahkan mengapresiasi kebijakan pemerintah kota Makassar itu.
“Konsekuensinya memang rombongan belajar ditambah. Melenceng sedikit dari SPM yang menetapkan rombel 32 atau maksimum 36 siswa per kelas,” kata Muhyiddin.
Muhyiddin mengatakan orang tua yang anaknya tidak lolos PPDB diminta datang langsung ke sekolah untuk dicarikan solusi agar anaknya bisa sekolah.
“Kalau tidak bisa di sekolah negeri, Dinas Pendidikan akan koordinasikan dengan sekolah swasta terdekat,” kata Muhyiddin lagi.
PPDB SMA dan SMK
Mulyama Parenrengi dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang juga menjadi narasumber di FGD ini mengatakan PPDB SMA dan SMK di Sulawesi Selatan saat ini sementara berjalan.
“Kewenangan provinsi ada pada SMA, SMK, dan SLB. Tahun ini penerimaan siswa baru SLB seluruhnya dilakukan secara offline,” katanya.
Ia mengatakan beberapa SMA yang lokasinya di daerah 3T (terluar, terdepan, dan terisolasi) penerimaan siswa barunya juga dilakukan secara oflline. Termasuk di SMA 14 Luwu yang baru-baru ini terdampak banjir dan tanah longsor.
Menurut Mulyama, kuota siswa baru untuk SMA negeri di Makassar hanya 12 ribu orang. Sementara luaran SMP di Makassar mencapai 16 ribu. Mereka yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri bisa memilih sekolah swasta.
“Ada tiga daerah di Sulsel yang luaran SMP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan daya tampung di SMA/SMK negeri. Ketiga daerah itu adalah Makassar, Gowa, dan Luwu Timur,” katanya lagi.
Rekomendasi ke Walikota
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Yeni Rahman saat menutup FGD mengatakan hasil diskusi ini akan menjadi masukan bagi DPKM untuk selanjutnya memberikan rekomendasi dan pertimbangan ke Wali Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan Makassar.
Yeni mengatakan updating data peserta didik di Dapodik misalnya menjadi prioritas yang mesti dilakukan sekolah setelah PPDB seperti usul dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BB PMP) Sulawesi Selatan.
Anggota DPRD Makassar ini juga tidak setuju dengan anggapan sebagian kalangan yang menyebut gegara zonasi banyak anak malas bejalar. Menurut dia, motivasi belajar peserta didik sangat ditentukan oleh suasana belajar dan lingkungan di sekolahnya masing-masing.
“Sekolah dan guru mesti menciptakan suasana menyenangkan agar anak-anak termotivasi untuk belajar,” kata Yeni.
Yeni menambahkan proses PPDB mesti dikawal semua pihak agar tidam menimbulkan anak tidak sekolah. Termasuk mendorong kesadaran orang tua agar tidak mesti menyekolahkan anaknya di sekolah negeri saja.
FGD dihadiri seluruh komisioner dewan pendidikan Makassar. Hadir juga Ketua MKKS SMP negeri dan swasta serta beberpaa kepala madrasah dari Kementerian Agama Sulsel. (pap)
