JAKARTA–Rendahnya kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi perhatian khusus Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM)
Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen untuk guru PAUD, komisioner DPKM melakukan konsultasi dengan Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (19/9).
Rombongan DPKM dipimpin Wakil Ketua DPKM, Dr Hj Apiaty Amin Syam dan Yeni Rahman. Ikut dalam rombongan Aminudin Taraweh, Suarman, Muh Anwar, Sulwan Dase, Fachruddin Palapa, dan Ariella Hana Sinjaya.
Apiaty Amin Syam mengatakan kunjungan ke Direktorat PAUD untuk mendiskusikan beberapa hal terkait pendidikan anak usia dini di Makassar.
“Di Makassar, PAUD sudah wajib sebelum masuk SD. Akan tetapi kesejahteraan gurunya masih rendah,” kata Apiaty.
Di Makassar, ada lebih 1.000 layanan PAUD yang meliputi Taman Kanak-kanak, Tempat Bermain, Penitipan Anak, dan satuan pendidikan sejenis.
Komisioner DPKM, Suarman menambahkan gaji guru PAUD di Makassar rata-rata Rp200 ribu per bulan. Ia meminta pemerintah membuat kebijakan dan regulasi tentang insentif guru PAUD.
“Jika ada kuota penerimaan P3K, perlu juga diberikan kuota untuk guru TK,” kata Suarman yang juga Ketua PGRI Makassar ini.
Plt Direktur PAUD Kemdikbud, Kumalasari menyambut baik kedatangan komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar. Ia mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan tahapan pendidikan yang penting di bidang pendidikan.
Kumalasari merespons positif kebijakan pemerintah kota Makassar yang sudah menetapkan PAUD sebagai jenjang pendidikan formal sebelum Sekolah Dasar.
Di depan rombongan DPKM, Kumalasari juga membeberkan beberapa program dan bantuan Kemdikbud untuk PAUD di seluruh Indonesia.
“Pemerintah mengalokasikan BOSP untuk PAUD Rp600 ribu hingga Rp1.2 juta per peserta didik. Selain itu juga ada DAK fisik dan beberapa bantuan lainnya,” kata Kumalasari.
Soal insentif dan kuota P3K guru PAUD, Kumalasari mengatakan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Magelang dan beberapa kota lain di Indonesia, kata dia sudah mengalokasikan anggaran di APBD untuk insentif guru PAUD.
“Dewan Pendidikan perlu mendorong pemerintah kota Makassar agar mengalokasikan insentif guru PAUD di APBD Makassar,” katanya. (pap)
