Jakarta, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengaku pihaknya masih menemukan dugaan kasus korupsi atau pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah daerah.
Nadiem tak mengungkap wilayah temuan kasus-kasus tersebut. Ia mengaku fakta itu ia temui usai meninjau sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita juga harus mengakui bahwa ada berbagai macam isu-isu dalam korupsi dana BOS yang terjadi di lapangan ya,” kata Nadiem dalam webinar di YouTube Kemendikbudristek, Kamis (26/8).
Dalam lawatannya itu, dia mengatakan, kasus pemotongan dana BOS umumnya dilakukan oleh sejumlah oknum dengan mengintervensi kepala sekolah. Menurut Nadiem, para oknum tersebut biasanya menekan agar dana BOS dibelanjakan secara offline dengan administrasi yang salah.
Di sisi lain, ia menyebut banyak pihak sekolah yang tak cermat menggunakan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Para kepala sekolah kerap terbebani karena masalah administrasi dalam menggunakan dana BOS.
“Jadi ini menjadi isu yang sangat besar di mana banyak sekali kepala sekolah tidak punya kepercayaan diri untuk melaksanakan pengadaan bagi kebutuhan sekolahnya,” kata dia.
Selama 2021, mantan bos Go-Jek itu mengaku telah menyalurkan dana BOS sebanyak Rp53,4 triliun kepada 216 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jumlah itu meningkat dibanding 2019 sebanyak Rp51 triliun.
Nadiem berkata, pihaknya telah memberi fleksibilitas kepada setiap sekolah dalam membelanjakan anggaran tersebut. Termasuk untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19 pada wilayah PPKM level 1-3.
Dengan temuan kasus korupsi dana BOS, sejak 2019 Kemendikbudristek meluncurkan aplikasi SIPLah, platform market place yang dapat membantu sekolah atau satuan pendidikan membelanjakan dana BOS.
“Jadi ada beberapa benefit daripada program ini. Salah satunya adalah tata kelola keuangan yang baik. Semua transaksi di dokumentasi secara elektronik,” kata dia.
