Indonesia menetapkan tanggal 17 Agustus secara resmi sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu, Indonesia secara sah telah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka yang membebaskan bangsa dari penjajahan. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tugas untuk mengembangkan pemerintahan, masyarakat, kesehatan, hingga pendidikan.
Hingga kini puluhan tahun berlalu, Indonesia masih terus meningkatkan berbagai sektor untuk mewujudkan visi menjadi negara maju yang mampu memakmurkan rakyatnya. Salah satunya adalah melalui sektor pendidikan.
Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan adalah fondasi awal kemajuan sebuah bangsa. Bangsa dengan muda-mudi terdidiknya tentu mampu membawa perubahan positif dan mendorong kemajuan nyata pada negara. Karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang vital dan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai provinsi dan lapisan masyarakat.
Menyambut kemerdekaan Indonesia, kali ini minER akan mengulas sedikit mengenai Sejarah Pendidikan di Indonesia. Simak artikel di bawah ini.
Era Kolonial
Belanda adalah negara pertama yang memperkenalkan pendidikan dasar pada masa penjajahan. Sistem pendidikan Belanda adalah Query String dari cabang pendidikan yang berdasarkan status sosial penduduk koloni dengan lembaga terbaik yang tersedia untuk penduduk Eropa.
Pada tahun 1870, Kebijakan Etis Belanda membuka pintu bagi pribumi untuk dapat bersekolah. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sekolah dasar di Indonesia. Pada tahun 1871 parlemen Belanda mengadopsi undang-undang pendidikan baru yang berusaha menyeragamkan sistem pendidikan pribumi agar merata di seluruh nusantara di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Namun seringkali pembangunan ini kekurangan dana karena banyak politisi Belanda yang khawatir perluasan pendidikan akan menimbulkan sentimen anti-kolonial.
Pemisahan antara Belanda dan Indonesia dalam sektor pendidikan mendorong beberapa tokoh Indonesia untuk memulai lembaga pendidikan bagi masyarakat setempat. Orang Indonesia Arab mendirikan Jamiat Kheir, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa.
Pada masa penjajahan juga terjadi kesenjangan yang besar antara penduduk laki-laki dan perempuan terpelajar. Hal ini menginspirasi tokoh perempuan terdidik seperti Kartini dan keluarga Van Deventer untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pendidikan.
Era Penjajahan Jepang
Selama pendudukan Jepang dalam PD II. Berbagai sistem operasi pendidikan Belanda dikonsolidasikan dengan sistem pendidikan Jepang. Hal ini menjadi kemunduran pendidikan di Indonesia, karena sekolah memulai pelatihan militer dan fisik yang berorientasi Anti-Barat. Siswa harus mengibarkan bendera Jepang dan memberi hormat kepada kaisar setiap pagi.
Era Kemerdekaan
Dalam pendudukan Jepang dan Belanda, sebagian besar lembaga pendidikan berdiri untuk memberikan dukungan dan kebutuhan mereka alih-alih bertujuan untuk memajukan intelektual penduduk Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, pemerintah pertama Indonesia harus merombak sistem dari awal dan menolak sistem kolonial Eropa. Maka terlahirkan undang-undang yang menyatakan “setiap warga negara berhak atas pendidikan”.
Lembaga baru berupaya menciptakan pendidikan yang anti diskriminatif, elitis dan kapitalis dalam rangka memajukan nasionalisme. Tercetus pula keputusan bahwa agama harus lebih mendapat perhatian, sehingga lahirlah dukungan untuk Pesantren dan Madrasah Islam.
Hingga saat ini Indonesia masih terus berupaya memajukan sektor pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari pendidikan yang semakin merata, buta literasi kian menurun, dan kualitas pengajar yang terus meningkat. Indonesia juga mengembangkan pendidikan dengan mengirimkan muda-mudinya untuk belajar di luar negeri dan menyerap sebanyak mungkin ilmu. Mencapai pendidikan optimal bukan jalan yang mudah, namun Indonesia pantang menyerah untuk menjadi negara terdidik dengan sumber daya cerdas.
